Datuk Sri Indra Laksamana: Penerbitan HGU Tanpa Alas Hak, Cacat Hukum

Medan, Wartapolri – Anggota Intelijen Badan Penelitian Aset Negara Dari Lembaga Aliansi Indonesia Rizal Syahputra yang mendapat Gelar Datuk Sri Indra Laksamana Kerajaan kesultanan Deli,Zuriat dari Sultan Ma’moen al-Rasyid perkasa Alam Kesultanan Deli berharap Negara Mengembalikan Lahan Aset (tanah)hak ulayat masyarakat adat kesultanan Deli Yang telah habis masa kontrak HGU kepada pemiliknya,Kamis(4/8/2022)

Diruang kerjanya beralamat di jalan Amal,Sunggal kota Medan saat temu pers dengan media mitra86

“PTPN IX yang sekarang menjadi PTPN II dengan menerbitkan HGU 111 berlanjut dengan HGU yang lain seperti 105,112,151,96,62 berdasarkan putusan incraht dari putusan mahkamah agung, adalah cacat hukum”ujar Rizal Syahputra membuka pers rilis nya

Karena sengketa itu dilakukan oleh kelompok yang mengatas namakan Badan Kehormatan Masyarakat Adat Deli(BKMAD), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPR PI) tanpa meminta persetujuan atau kuasa dari Pemangku Adat/Perdana Mentri Sri Mahkota Sultan Deli pemimpin Wajir 12 kota

Dan juga tentang objek gudang asap beralamat di kelurahan Helvetia di gugat oleh oknum yang namanya dirahasiakan,menggugat PTPN terhadap aset tanah dengan luas 7,2 ha karena akan di bayar oleh Ciputra ke PTPN

Dengan nilai 10 juta/m Dengan total nilai keseluruhan 720 milyar dengan pedoman HGU 111

Padahal HGU 111 ini adalah HGU 58 karena kebun Helvetia yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional dan telah dipansuskan

Itu bahagian dari aset konsesi sultan Deli dengan luas 250.000 ha,yang letak lahan dari sungai Wampu hingga sungai ular

Jelas ini dugaan mafia tanah yang bermain, Dengan cara kotor mereka mengelabui HGU sebenarnya, karena yang gugat selama ini hanya oknum diluar keluarga kesultanan tidak mempunyai data akurat amat mudah di patahkan oleh PTPN

Yang melakukan gugatan terhadap PTPN juga tidak meminta persetujuan atau kuasa dari kepala masyarakat adat deli

Sesuai PP 18 tahun 2021,negara mengembalikan hak ulayat kepada pemiliknya dan PP 224 tahun 1961 Dengan perubahan tahun 1964,lahan dibagi tiga,pewaris,ulayat dan negara dan itu bisa digunakan apa bila negara ada melakukan ganti rugi terhadap aset tanah adat itu

Bahwa penerbitan HGU sepihak tanpa seijin pemilik pemangku aset/pemangku adat mengetahui telah melanggar peraturan perundangan pasal 4 ayat 2 undang undang no 5 1999 badan pertanahan Nasional tentang pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat tentang kesepakatan baru

Dimana undang undang no 5 1999 menjadi pedoman penyelesaian hak ulayat yang merujuk kepada undang undang no 5 1960 yang menjadi dasar undang undang pokok agraria

Manamungkin dengan objek yang sama(kebun Helvetia)yang SK sebenarnya HGU 58 bisa disidangkan berkali-kali dipengadilan lubuk pakam sampai ke mahkamah agung

1.PUTUSAN REG NO 1734 K/PDT/2021 ASET SULTAN MAMOEN ALRASYID PERKASA ALAM ANTARA
PTPN II MELAWAN MUHAMMAD DARWIS DKK (BPRVI) DG LUAS 9.085 HA OBJEK KEBON HELVETIA
DALAM HAL INI DI AMAR PUTUSAN NYA PTPN KALAH
2.PUTUSAN 552 K/PDT 2006 ANTARA
HUSAINI KASIM (KETUA BKMAD) MELAWAN
PEMERINTAH RI CQ.MENTRI BUMN,CQ.DIREKSI PTPN II DAN PEMERINTAH RI CQ.PRESIDEN RI CQ.MENTRI DALAM NEGRI CQ.GUBERNUR SUMATRA UTARA,CQ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG BERKEDUDUKAN DI LUBUK PAKAM CQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,CQ MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT,CQ KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA,CQ KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL TINGKAT II DELI SERDANG

Dalam amar putusan nya pemerintah cq PTPN menang atas BKMAD dan sekarang masih berlangsung juga dipersidangan pengadilan negeri lubuk pakam antara PTPN II lawan Murat Azis dengan objek yang sama kebun Helvetia yang didalam peta adanya gudang asap dengan luas aset tanah 7,2 ha

Berarti sudah tiga kali putusan dalam persidangan dengan objek yang sama dan SK HGU yang sama itulah kebun Helvetia “ketus Rizal Syahputra

“Putusan putusan sk hgu 111 yg dalam penguatan putusan mahkamah agung itu cacat hukum jadi tidak bisa menjadi acuan/pedoman pemerintah cq BPN dan PTPN bisa melaju dengan HGU yg lainnya seperti 111,112,105,151,96,62 karena yg menjadi putusan incraht mahkamah agung dengan sk hgu 111 tersebut telah cacat hukum oleh putusan penguatan mahkamah agung

Dan dalam putusan mahkamah agung yg menjadi bukti P.19 dimana pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN,cq Kepala badan pertanahan nasional, cq.Menteri dalam negri ,cq direksi ptpn II,cq bupati Deli serdang cq ketua dprd sumut yg mana dalam rapat dengar pendapat dengan ketua DPRD mengakui bahwa seluruh areal hgu merupakan milik konsesi sultan deli yg mengikat kontrak dgn perusahaan swasta belanda(NV.DELI VAN MASCHAPPIJ) DAN PENGAKUAN Tersebut MERUPAKAN PENGAKUAN YG SEMPURNA MENURUT HUKUM

Masalah undang undang bukan domain MAHKAMAH AGUNG AKAN TETAPI MAHKAMAH KONSTITUSI sedangkan
MAHKAMAH AGUNG Tentang OBJEK SENGKETA

Atas dasar itu saya telah mengirim surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang memegang SK Negara sebagai kepala Pemerintah dan kepala negara untuk dapat merealisasikan pengembalian aset konsesi hak ulayat kesultanan Deli dalam tempo sesingkat singkatnya

Harapan saya kepada pemerintah Republik Indonesia cq.Presiden RI agar dapat menuntaskan persoalan tanah tersebut dan menindak tegas pelaku pelaku mafia tanah dan mafia peradilan yg telah menyalahi kewenangan dan kekuasaannya.agar terciptanya political will good govermance
Dan dengan semangat dan motto perjuangan kami TANAH UNTUK RAKYAT agar masyarakat dapat mempunyai lahan untuk tempat usaha dan tempat tinggal yang layak dan memadai

Dengan tembusan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri,Forkopimda Deli Serdang yang banyak terdapat Aset Tanah Adat kesultanan Deli maupun Forkopimda propinsi sumatera utara

Pada dasarnya bpn bisa menerbitkan hgu,hgb,hpl,shm apabila mempunyai alas hak,jika tidak ada berarti bodong karena aset tanah adat kesultanan tidak pernah
Dijual atau dihibahkan”
pungkas Rizal menutup pers rilis nya
(Tim)

Mungkin Anda Menyukai