Binjai, WartaPolri.Com – Salah satu akibat Kopak kapik / Defisit nya Anggaran Kota Binjai, sehingga pembangunan terbengkalai karna pihak Kontraktor mungkin tidak berani mengerjakannya walau sudah jadi Pemenang Tender.
“Hal ini tentu sangat merugikan Masyarakat Kota Binjai, karena harusnya mereka sudah menikmati hasil pembangunan, tertapi terhalang oleh keraguan Kontraktor untuk memulai mengerjakan Proyek tersebut, akibat sejumlah Proyek yang sudah lebih setahun selesai dikerjakan, namum belum juga dibayar” kata Surya Dharma Sitepu yang juga sebagai Ketua GAPENSI Kota Binjai, Kamis ( 12/10 )
“Gapensi Berbicara tentang hal ini, tentu tidaklah Salah, karna dengan Hilangnya atau Mandek / Berhenti nya Lebih dari 50% Kegiatan / projects di Kota Binjai TA 2024, itu Sangat Merugikan Masyarakat karna banyak nya Jalan yg rusak di kota Binjai dan tak tersentuh perbaikan” jelasnya.
Menurut Ketua Gapensi Kota Binjai ini, Mungkin dengan ketidak jelasan ada tidaknya Anggaran jika di kerjakan.
Bahkan menurutnya, Tender tersebut di laksanakan / dimenangkan pada Bulan Juli 2023. Walau Menang nya pun perusahaan tersebut ada indikasi ke tidak Fair nya Pokja karna ada Perusahaan yg lain menawar Lebih Rendah dan Syukur nya Pada Saat Presiden RI datang Untuk peresmian SPAM Binjai lah Jalan tersebut hanya di Greder dan Sampai saat ini di biarkan Begitu saja, Tanpa memikirkan masyarakat setempat Menghirup abu yg beterbangan.
“Untuk itu GAPENSI Binjai Menghimbau agar pihak PEMKO Binjai, Memperhatikan hal tersebut” harap Surya Dharma Sitepu.
HIMBAU PADA WALIKOTA BINJAI RESHUFFLE KABINETNYA
“Saya juga menghimbau Walikota Binjai Bapak AMIR HAMZAH, bahwa dengan di adakan nya Pilkada Serentak di Seluruh Indonesia, Agar segera Men Reshuffle Kabinet nya, Mengingat Kondisi Binjai yang kian hari kian Bertambah Buruk, terutama Keuangan Pemko Binjai. Hal ini dilihat Belum terbayar nya Paket pekerjaan thn 2022 dll.
Ini sangat berimbas dan merugikan Masyarakat, karena dengan Pembangunan kota Binjai yang mandek dan hanya berapa persen dikerjakan Bidang Kontruksi akibat keterbatasan Anggaran, hal ini Menurutnya bukanlah kesalahan Mutlak KDH, di sinilah Perlunya Kepala OPD di setiap Dinas untuk Meminta ataupun apa yang namanya Bantuan dari Pusat baik itu Dana DAK, Fiskal, DBH maupun KBDBH atau yang lain nya.
Dan saya berharap agar Pengangkatan Kepala OPD tidak Berdasarkan Teman atau Mungkin Sewaktu Pilkada Ada sedikit membantu di pemenangan sehingga ada rasa tak enak jika tak dijadikan Pejabat, yang akibatnya Masyarakat yg Mendapat kan Imbas dari Kebijakan tersebut.
Apalagi ada juga beberapa kepala OPD yg tidak Berdomisili di Binjai Sehingga diduga kurang berjuang untuk kemajuan Binjai, Contohnya Kepala BPKAD, Kadis PU/Pr juga kadis Disdik. Sebenarnya tidak masalah jika mereka tinggal di luar kota Namun mereka Harus Komitmen untuk Mencari Dana Kepusat untuk Kemajuan Binjai” pungkasnya.
Panulis : M Mendrofa.
